Apakah tulisan di media online bisa menjadi sebuah kebijakan publik

 Dalam sistem Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, ada poin terkait “Merumuskan Kebijakan Publik”, yang bisa masuk dalam unsur penunjang jika tulisan tersebut memiliki dampak terhadap kebijakan publik.

Apakah Tulisan di Koran Online Bisa Masuk dalam Kategori Merumuskan Kebijakan Publik?

Jawabannya: Bisa, tetapi dengan beberapa syarat. Tidak semua tulisan opini atau analisis masyarakat langsung masuk kategori ini. Tulisan di koran harus memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan publik, misalnya:

• Diangkat oleh pemangku kebijakan (pemerintah, DPR, kementerian, atau lembaga) untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan.
• Mengandung rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah atau institusi terkait.
• Dapat dibuktikan bahwa tulisan tersebut mempengaruhi kebijakan atau diakui secara resmi oleh institusi yang relevan.

Persyaratan Agar Tulisan Bisa Diakui Sebagai “Merumuskan Kebijakan Publik”

1. Dipublikasikan di media resmi dan kredibel (misalnya Kompas, Tempo, Republika, Media Indonesia, dsb.).
2. Berisi analisis berbasis keilmuan dan rekomendasi kebijakan yang konkret.
3. Ada bukti bahwa tulisan tersebut digunakan atau dirujuk dalam penyusunan kebijakan. Misalnya:
   • Dikutip dalam dokumen resmi pemerintah atau akademisi lain yang membuat kajian kebijakan.
   • Mendapat tanggapan atau implementasi oleh institusi pemerintah atau organisasi terkait.
   • Masuk dalam laporan kebijakan think-tank atau lembaga penelitian.
4. Dokumentasi atau surat keterangan dari institusi terkait yang menyatakan bahwa tulisan tersebut berkontribusi dalam proses kebijakan.

Jika tulisan hanya berupa opini pribadi tanpa dasar ilmiah yang kuat dan tanpa dampak kebijakan, maka kemungkinan besar hanya masuk dalam kategori diseminasi ilmu dan bukan dalam perumusan kebijakan publik dalam penilaian angka kredit.

Jika ingin tulisan lebih diakui dalam Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, sebaiknya:

• Menulis dalam jurnal ilmiah kebijakan publik atau policy brief yang ditujukan untuk pengambil kebijakan.
• Berkontribusi dalam forum diskusi kebijakan yang terdokumentasi.
• Menjadikan tulisan di koran sebagai bagian dari penelitian yang lebih besar dan dipublikasikan di jurnal atau prosiding akademik.

Jadi, tulisan di koran bisa masuk dalam perumusan kebijakan publik, tetapi harus ada bukti dampaknya terhadap kebijakan yang dibuat oleh institusi terkait.